Medan, 21 Oktober 2024
No. : 840/P/KA/X/’24
Hal : Surat Gembala Uskup Agung Medan Menyongsong Pilkada Serentak 27 November 2024.
Kepada Yth.
Para Imam dan Biarawan-Biarawati
Di –
Wilayah Keuskupan Agung Medan
Para imam dan biarawan-biarawati yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua.
Pilkada serentak akan diadakan pada 27 November 2024. Menyongsong pesta demokrasi ini kami mengingatkan kembali Surat Gembala Pemilu pertama dan kedua kepada para imam dan umat tanggal 6 dan 24 Januari 2024 sebagai pedoman untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 14 Februari 2024. Prinsip-prinsip yang digarisbawahi dalam kedua surat tersebut tetap menjadi pedoman kita dalam menyikapi Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Sebagai penjaga dan pemelihara persatuan, para imam dan biarawan-biarawati diajak untuk aktif dalam memberikan edukasi politik kepada umat dengan:
- Mendorong umat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 27 November 2024 dan memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT)
- Mendorong umat untuk menggunakan hati nurani sebelum memilih
- Mendorong umat untuk mencermati track record calon yang akan dipilih
- Menolak politik uang dan tidak mentolerir setiap aksi yang memecah persatuan
- Memperkenalkan kepada umat visi dan misi setiap calon.
- Memberikan pendidikan politik yang sehat kepada umat, menyampaikan nilai-nilai etis dan moral yang harus dipertimbangkan dalam memilih, tanpa secara langsung menyebutkan kandidat mana yang harus dipilih. Arahan yang baik mampu mendorong proses demokratis yang adil dan damai.
Gereja Katolik selalu berpegang pada prinsip netralitas sebagai sikap politisnya. Gereja Katolik tidak berpihak pada salah satu kandidat tertentu. Maka pada kesempatan ini, saya, Mgr Kornelius Sipayung OFMCap, Uskup Keuskupan Agung Medan secara khusus meminta kepada seluruh imam dan biarawan-biarawati yang berkarya di wilayah Keuskupan Agung Medan untuk menunjukkan sikap netral dalam Pilkada Serentak yang akan diadakan pada 27 November 2024. Jaga dan pelihara persatuan umat beriman; hindari setiap tindakan yang mengorganisir umat untuk memihak pada salah satu pasangan calon tertentu secara terbuka baik offline maupun online lewat media sosial dan cara-cara lain yang menimbulkan efek negatif bagi hidup menggereja dan masyarakat.
Taatilah amanat Kitab Hukum Kanonik yang dengan tegas melarang para klerus untuk terlibat politik praktis, misalnya menjadi tim sukses, atau terlibat langsung dalam mendukung Paslon tertentu, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum (Bdk KHK 287 paragraf ke- 2).
Tegakkan Netralitas Gereja dan Gembala:
- Sebagai gembala, para pastor harus bersikap netral. Tidak memakai nama dan fasilitas Gereja sebagai sarana untuk kegiatan politik.
- Para imam dan biarawan-biarawati tidak memihak atau mendukung secara terbuka kandidat tertentu dalam pilkada. Sikap ini penting untuk menjaga integritas dan independensi Gereja sebagai institusi yang berdiri di atas kepentingan politik dan fokus pada nilai-nilai spiritual dan moral.
- Netralitas berfungsi untuk:
-
Menjaga Persatuan umat: keberpihakan imam dan biarawan-biarawati bisa memecah belah umat yang bebas memiliki pandangan politik dan pilihan yang berbeda.
-
Memelihara martabat Gereja sebagai institusi moral yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
-
Menghindari Potensi Konflik Kepentingan: dukungan terhadap kandidat tertentu bisa mengaburkan misi utama Gereja sebagai pembimbing spiritual dan pemelihara persatuan.
Demikian arahan pastoral ini kami sampaikan untuk kita pedomani demi terselenggaranya Pilkada Serentak yang bermartabat dan terjaminnya persatuan umat beriman.
Teriring salam dan berkat
Deus Meus et Omnia,
†Mgr. Kornelius Sipayung OFMCap
Uskup Keuskupan Agung Medan
